Perangi Iran, DPR AS Loloskan RUU Anggaran Kemhan Jadi Rp20.581 T

Jakarta, boilerenergyefficiency Indonesia

—

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Amerika Serikat

meloloskan Rancangan Undang-Undang Kebijakan Pertahanan Tahunan yang mengesahkan penambahan anggaran menjadi total US$1,15 triliun (Rp20.581 triliun) untuk Kementerian Pertahanan di tengah perang dengan Iran.

Beleid yang dikenal dengan RUU National Defense Authorization Act (NDAA) 2027 itu secara tradisional mendapat dukungan bipartisan yang kuat, disahkan melalui pemungutan suara tipis 216 berbanding 212 pada Rabu (22/7) malam waktu AS. Ini mencerminkan polarisasi politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang meningkat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski sudah lolos di tingkat DPR, RUU tersebut masih harus mendapat persetujuan Senat sebelum resmi menjadi undang-undang.

NDAA 2027 mengalokasikan dana sekitar US$250 miliar lebih besar dibandingkan NDAA 2026. Penambahan anggaran pertahanan AS ini termasuk untuk kenaikan gaji 5-7 persen bagi personel militer AS.

“Undang-undang ini memberikan kenaikan gaji yang sudah lama tertunda bagi para prajurit pemberani kita, memperkuat kemampuan penangkal nuklir dan pertahanan rudal kita-termasuk pembangunan Golden Dome,” kata Ketua DPR AS Mike Johnson seperti dikutip

AFP

.

Di saat yang sama, Presiden Donald Trump juga belakangan terus mendorong pengembangan dan pemutakhiran sistem persenjataan pertahanan utama AS.

Presiden salah satunya mendorong pengembangan sistem pertahanan rudal Golden Dome untuk melindungi daratan utama AS, yang disebut terinspirasi dari sistem Iron Dome milik Israel.

Dalam pernyataannya, anggota Partai Republik di Komite Angkatan Bersenjata DPR mengatakan RUU tersebut akan membantu membangun kembali persediaan amunisi yang telah menipis, seiring Amerika Serikat menghabiskan sejumlah besar persenjataan dalam perang melawan Iran.

Di sisi lain, anggota DPR dari Partai Demokrat Jerry Nadler mengatakan ia tidak dapat mendukung pemberian dana sebesar US$1,15 triliun kepada pemerintahan Trump.

“Saya tidak bisa memberikan Trump dan (Menhan) Pete Hegseth US$1,15 triliun untuk pengeluaran militer mereka yang tak terkendali dan tindakan mereka yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

“NDAA adalah RUU yang mahal, buruk, mendanai perang yang ilegal, dan melemahkan demokrasi kita.”

RUU tersebut juga memuat SAVE America Act, salah satu kebijakan prioritas Trump yang akan memberlakukan pembatasan baru terhadap sistem pemungutan suara secara nasional.

Ketentuan itu dimasukkan ke dalam NDAA melalui manuver prosedural, memicu kemarahan Partai Demokrat dan diperkirakan akan semakin menyulitkan proses pembahasannya di Senat.

Dalam beberapa pekan terakhir, kontroversi juga muncul terkait bagian lain dari NDAA yang menyerukan peningkatan kerja sama antara militer Amerika Serikat dan Angkatan Bersenjata Israel.

(rds)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video boilerenergyefficiency]

Baca lagi: PM Singapura Lawrence Wong Umumkan Reshuffle Kabinet, Ada Apa?

Baca lagi: Blak-blakan Ketua Umum METI soal Tantangan Pengembangan EBT di RI

Baca lagi: Pesawat Maskapainya Rusak 3 Kali di Bandara, Israel Curiga Sana-sini